DPMPTSP Kota Sukabumi Stop Pembangunan Perumahan Nobel Residence, Ada Apa?

KILASINFO.ID
17 November, 2021 | 5:30 PM WIB Last Updated 2021-11-17T10:35:16Z

KILASINFO.ID ■ Sukabumi -  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi melarang aktivitas pembangunan di perumahan NR (Nobel Residence) yang saat ini berstatus ilegal. 

Langkah ini diambil sebab dari bukti dan berkas-berkas yang diterima, developer menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perorangan atau pribadi, bukan IMB perumahan.

Kepala Bidang Perizinan pada DPMPTSP Kota Sukabumi Saepuloh, mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat aduan dari masyarakat sekitar yang tidak pernah mendapat sosialisasi dan kesepakatan sejak pertama kali pembangunan yang sudah berdiri kurang lebih tiga tahun lalu. 

Kawasan perumahan seluas lebih dari 5.000 m² tersebut sudah turun IMB sebanyak puluhan atas nama perorangan yang berbeda-beda. Kenyataan yang baru disadari oleh pihaknya ini langsung ditindaklanjuti dengan melarang sementara aktivitas pembangunan rumah di kawasan perum tersebut. Bahkan dinas menyatakan perumahan tersebut bersifat ilegal, sebab sudah dikomersilkan padahal namun menghindari izin perumahan.

"Di rumah tinggal pribadi itu lah jadi memang walaupun tidak ada persetujuan dari warga, kita bisa keluarkan, tapi di saat dia membangun perumahan klaster harus melalui kajian-kajian yang lainnya, dan kalau dia tetap mau mengajukan permohonan perumahan, maka dia harus mengikuti aturan persyaratan untuk pembangunan perumahan komersil, untuk sementara ini kami akan menggugurkan IMB karena sudah terdapat klausul, bahwa ada alih fungsi harus tetap berhenti," kata Saepuloh kepada wartawan, pada Rabu (17/11).

Lanjut Saepuloh menambahkan, IMB tunggal yang digunakan di sana akan gugur secara otomatis selama 6 bulan berturut-turut apabila tidak ada pembangunan. 

Sementara ini, pihaknya melarang aktivitas pembangunan perumahan, sebab tidak ada IMB perumahan yang harus melalui berbagai kajian ulang serta izin warga sekitar. 

"Kita akan berhentikan pekerjaannya sebelum persyaratan yang kita minta terpenuhi, sehingga mereka tidak boleh ada dulu aktivitas pembangunan rumahnya karena kegiatan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan IMB yang kita keluarkan, beberapa fungsinya dihilangkan jadi sudah jelas klausul itu sudah jelas beberapa fungsi sudah tidak berlaku lagi IMB yang digunakan," tandasnya.

Sambung Saepuloh, sejak kemarin pihaknya juga sudah menutup sementara pembangunan secara lisan, namun apabila tetap ada kegiatan ataupun tidak diindahkan, maka mungkin ada Satpol PP yang akan menindaklanjutinya.

Saat ini pihaknya juga masih menunggu klausul dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) yang mengkaji analisis penataan kawasan tersebut. Sebab beberapa hari sebelumnya terjadi bencana tanah longsor yang disebabkan sistem irigasi yang tidak terancang dengan baik, sehingga air hujan turun ke lahan masyarakat yang ada di bawah. 

"Posisi perumahan ilegal tersebut di atas tebing yang tidak diberi penyangga sehingga air hujan langsung ke bawah membuat kontur tanah labil dan terjadi longsor beberapa kali. Untuk pencabutan IMB, kami masih menunggu klausul dari Dinas PUTR mengenai kajian tata ruang. Sementara ini IMB tunggal akan gugur ketika tidak ada pembangunan selama 6 bulan," pungkasnya.  

Data yang diperoleh kilasinfo.id, lokasi perumahan tersebut berada di Jalan Merbabu, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.

Reporter : R-03 | Redaktur : ErEm
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • DPMPTSP Kota Sukabumi Stop Pembangunan Perumahan Nobel Residence, Ada Apa?

Trending Now

Iklan