Empat Poin Hasil Audensi Kaum Pergerakan Cicurug Dengan Komisi lll DPRD Kabupaten Sukabumi

KILASINFO.ID
10 November, 2021 | 6:56 PM WIB Last Updated 2021-11-10T11:56:21Z

KILASINFO.ID ■ SUKABUMI - Wakil Ketua I DPRD Budi Azhar sampaikan empat poin hasil audensi delegasi kaum pergerakan Cicurug dengan Komisi lll DPRD Kabupaten Sukabumi, di ruang utama DPRD Jalan Jawaway, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 

Audensi dengan  DPRD Kabupaten Sukabumi yang diterima oleh Budi Azhar Wakil ketua I DPRD, Yudi Suryadikrama Wakil ketua III, HM Agus Mulyadi, Aang Erlan Hudaya, Mansurudin, Heri Antoni juga Agus Kusnadi dan Herdiawan (BPKAD) dan Nina Dirpem BPR berawal dari ketersinggungan atas statemen Wibowo selaku Dirum BPR, pada Senin, (8/11/2021). 

Kesimpulan Pimpinan Audensi, Budi Azhar Mutawali Fraksi Partai Golkar yang akan memanggil BPKAD, Bagian Aset, Bagian Hukum dan BPR .

Budi Azhar Mutawali mengatakan, persoalan BPR Sukabumi Cabang Cicurug yang berada di tanah situs sejarah mencuat akibat dari ketersinggungan kaum pergerakan atas ucapan Direktur Umum, Wibowo dibeberapa media Online. Kendati begitu politisi Partai Golkar meminta persoalan tersebut tidak perlu masuk dalam pembahasan karena persoalan mendasar yang harus dicari kejelasannya antara lain. 

Pertama, Bila memungkinkan Bangunan BPR Sukabumi Cabang Cicurug direlokasi dari tanah situs sejarah yang kebetulan dewan sedang membahas beberapa situs sejarah akan dijadikan Situs Cagar Budaya. 

Kedua, Kaum pergerakan menginginkan transparansi proses sejak awal hingga diterbitkannya sertifikat hak pakai kepada BPR Sukabumi Cabang Cicurug. 

Ketiga, Apa dasarnya hingga Pemkab Sukabumi mengeluarkan hak pakai kepada BPR Sukabumi Cabang Cicurug. 

Ke empat, Bangunan Pepabri, LVRI, KNPI dan sebagainya tidak akan dilakukan perubahan. 

"Persoalan ini akan menjadi dasar dewan memanggil BPKAD, Bagian Aset, Bagian Hukum dan BPR untuk mendapatkan keterangan secara detil." Ucap Budi Azhar Mutawali, Senin, 8 Agustus 2021 diruang sudah Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi di Pelabuhanratu

Budi juga menjelaskan setelah mendapat keterangan dari beberapa pihak, guna mencari solusi terbaik DPRD akan mengundang kembali kaum pergerakan.

"Setelah kami mendapat keterangan secara detil, kami akan mengundang kaum pergerakan untuk membahas bersama sekaligus mencari solusi terbaik." Pungkas Budi Azhar Mutawali

Sementara itu kaum pergerakan berulang kali meminta para wakil rakyat merelokasi BPR Sukabumi Cabang Cicurug dari tanah situs sejarah. Kaum pergerakan menilai keberadaan BPR tidak ada manfaatnya bagi warga Cicurug. Selain itu BPR mengelola dana milyaran rupiah bangunannya memakai tanah situs sejarah. Dan lagi seluruh bangunan yang ada merupakan pelayanan publik yang hanya melakukan jasa pelayanan 

"Pokonya dewan harus bisa merelokasi bangunan BPR dari tanah situs sejarah." Ucap kaum pergerakan kepada wak rakyat di ruang sidang Komisi 3.

Reporter | Cking

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Empat Poin Hasil Audensi Kaum Pergerakan Cicurug Dengan Komisi lll DPRD Kabupaten Sukabumi

Trending Now

Iklan