Kemenhub Cabut Peraturan Wajib PCR dan Berikut Penyesuaian Terbarunya

KILASINFO.ID
03 November, 2021 | 10:13 AM WIB Last Updated 2021-11-03T03:16:13Z

KILAS INFO ■ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan transportasi darat 250 km wajib PCR di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya Kemenhub menerbitkan peraturan perjalanan darat dalam negeri yang lebih dari 250 Km wajib melengkapi persyaratan bukti PCR dan Antigen atau perjalanan yang memakan waktu 4 jam.

Namun kali ini peraturan itu dicabut dan diperbaharui kembali. Jubir Kemenhub Adita Irawati menegaskan ada empat peraturan telah diperbaharuinya yang merujuk pada terbitnya instruksi dari Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 dan SE satgas penanganan Covid-19 No 22 Tahun 2021.

“Keempat SE Kemenhub ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021,” ujar Adita Irawati dikutip dari laman resmi kemenhub.com  pada Rabu 3 November 2021.

Adapun keempat SE Kemenhub yang kini sudah diperbaharui yaitu SE Kemenhub No. 94 Tahun 2021, SE Kemenhub No.95 Tahun 2021, SE Kemenhub No. 96 Tahun 2021, SE Kemenhub No. 97 Tahun 2021.

Keempat SE ini terbit pada Selasa, 2 November 2021 kemarin menggantikan empat SE sebelumnya yaitu SE Nomor 86 (dan perubahannya SE No. 90), 87 (dan perubahannya SE No. 91), 88 (dan perubahannya SE No. 93), dan 89 (dan perubahannya SE No. 92) Tahun 202.

Namun perlu diketahui bagi perjalanan jarak jauh melintasi penyeberangan wilayah pulau Jawa ke pulau Bali serta dari luar pulau Jawa dan pulau Bali menggunakan transportasi darat, laut, udara, atau perkretaapian tetap harus melampirkan keterangan antigen.

Dan bagi perjalanan pada transportasi darat akan dilakukan pengecekan secara acak (random) oleh petugas gabungan di lapangan.

Berikut penyesuaian terbaru perjalanan darat yang sudah diterbitkan Kemenhub.

1. Pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 3, PPKM Level 2, dan PPKM Level 1, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama), sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

2. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, pengawasan terhadap Surat Edaran ini dilakukan melalui Otoritas di tiap-tiap moda transportasi.

Kemenhub juga telah bekerja sama dengan unsur terkait dengan Satgas Penanganan Covid-19 di setiap daerah dan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, serta TNI/Polri yang juga akan melakukan pengawasan atas implementasi ketentuan ini sekaligus memastikan penumpang mentaati protokol kesehatan. (Ant/ErEm)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kemenhub Cabut Peraturan Wajib PCR dan Berikut Penyesuaian Terbarunya

Trending Now

Iklan