Menaker : Ada Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Menggaji Pekerja di Bawah Upah Minimum

KILASINFO.ID
19 November, 2021 | 1:52 PM WIB Last Updated 2021-11-19T06:52:00Z

KILAS INFO ■ Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minimum.

Ida menambahkan, berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, kini tidak adalagi penangguhan upah, sehingga seluruh perusahaan harus membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau upah minimum sektoral (UMS) yang masih berlaku. 

"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum, akan dikenai sanksi pidana," kata Ida pada konferensi pers virtual, kemarin.

Menurutnya, penetapan upah minimum bertujuan sebagai perlindungan bagi pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar lemah dalam pasar kerja. 

Menaker menjelaskan, pengaturan upah pada usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki ketentuan yang berbeda, yaitu melalui kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 
"Meskipun ada pembicaraan secara bipartit, tetapi kami memberikan perlindungan kepada pekerja pada sektor ini dengan memberikan ketentuan sekurang-kurangnya 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis kemiskinan," pungkasnya. (Via/JP/037)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Menaker : Ada Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Menggaji Pekerja di Bawah Upah Minimum

Trending Now

Iklan