Menaker : Gubernur Harus Menetapkan Upah Minimum Paling Lambat 20 November 2021

KILASINFO.ID
18 November, 2021 | 11:15 AM WIB Last Updated 2021-11-18T04:15:12Z

KILASINFO.ID ■ Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, gubernur harus menetapkan upah minimum provinsi paling lambat pada 20 November 2021, sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota paling lambat 30 November 2021.

"Pembayaran upah minimum 2022 tidak boleh ditangguhkan dan perusahaan yang membayar di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja," tegas Ida dalam keterangannya kepada pewarta, kemarin.

Menaker menambahkan, upah minimum 2022 mengalami kenaikan rata-rata 1,09 persen.

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan upah median merupakan selisih antara 50 persen upah tertinggi dan 50 persen upah terendah di suatu wilayah. 

Ida Fauziyah menghitung besaran upah minimum rata-rata pada 2022 akan naik 1,09 persen. Perhitungan tersebut menggunakan indikator-indikator yang digunakan menghitung upah minimum berdasar data Badan Pusat Statistik. 

"Antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pengangguran terbuka. Sementara regulasi yang menjadi acuan yaitu Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada lagi upah minimum berdasarkan sektor (UMS). Namun demikian, UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi atau kabupaten telah lebih tinggi. (Putri/ErEm)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Menaker : Gubernur Harus Menetapkan Upah Minimum Paling Lambat 20 November 2021

Trending Now

Iklan