Kemendagri, Kepala Daerah Wajib Sampaikan LPPD kepada Presiden

22 Februari, 2022 | 1:36 PM WIB Last Updated 2022-02-22T06:36:23Z

SUKABUMI, KILASINFO.id – Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Didi Sudiana, menegaskan bahwa kepala daerah (Bupati Sukabumi) wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Gubenur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Laporan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam membina otonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Didi Sudiana, saat rakor secara virtual terkait teknis penyusunan LPPD, Senin,( 21/02/22).

"Kepala daerah wajib memberikan LPPD kepada Presiden melalui Gubenur dan Mendagri,” kata Didi Sudiana, dikutif laman resmi Pemkab Sukabumi.

Yang mana menurut Didi, laporan tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam membina otonomi daerah (Otda).

Pihaknya meminta masukan dari para kepala daerah untuk kemajuan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Misalnya kalau ada kesulitan di daerah silahkan dikemukakan sebagai bahan untuk kemajuan kita semua," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Ade Suryaman, memastikan bahwa penyusunan LPPD yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Ada 125 indikator sebagai tolak ukurnya,” jelas Ade, di kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Senin,( 21/02/22)

Menurut Ade, kondisi ini jelas dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya input data.

“Sejak tahun 202, Kemendagri telah membuat sistem laporan penyelenggaraan pemerintah yang semula secara manual menjadi elektronik,” ungkapnya.***

Ade Sutisna

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kemendagri, Kepala Daerah Wajib Sampaikan LPPD kepada Presiden

Trending Now

Iklan