KILASINFO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa
mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat,
Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya.
Tim tersebut terdiri dari Pelaksana Harian (Plh.) Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, Direktur
Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan tim
teknis. Tim berada di Jayapura melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Papua di Sentani pada Sabtu (29/1/2022).
"Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk
memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar
negeri," ujar Fatoni. "Kami akan kembali hari ini juga kalau
pertemuan dengan Pemprov Papua sudah selesai."
Fatoni menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar
negeri ini. Terlebih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah
satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa
kepemimpinannya.
Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Fatoni,
pembayaran beasiswa luar negeri untuk tahun 2021 akan diselesaikan sesuai
dengan invoice dari masing-masing universitas. Sementara untuk kebutuhan
beasiswa tahun 2022 skema pembiayaannya sudah disiapkan.
Di lain sisi, Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan
pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati kelanjutan pembiayaan
beasiswa mahasiswa Papua.
"Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan
melakukan rapat koordinasi tanggal 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas
beasiswa ini (mahasiswa Papua)," pungkas Fatoni.
Permasalahan beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah
dibahas oleh kementerian/lembaga. Fatoni menjelaskan, penyelesaian persoalan
ini telah dibahas Kemendagri bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Atase
Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan, keterlambatan pembayaran beasiswa tahun
2021 disebabkan oleh belum diserahkannya tagihan atau invoice untuk semester
musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua.
Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menuturkan, Pemprov Papua telah menganggarkan
seluruh beasiswa untuk tahun 2021. Bahkan, kebutuhan beasiswa untuk tahun 2022
juga telah dianggarkan.
"Yang belum dianggarkan, untuk beasiswa tahun
2023," ungkap Kepala BPKAD Provinsi Papua.
Sumber : Puspen Kemendagri
Redaksi_
