Pemulihan Ekonomi, PBNU Kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Kemenkop UKM

KILASINFO.ID
18 Februari, 2022 | 2:17 PM WIB Last Updated 2022-02-18T07:22:06Z

 


Penandatanganan kerja sama PBNU dan Menteri BUMN. Foto: bumn.go.id 

BANGKALAN, KILASINFO.id – Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjalin kolaborasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sinergi tersebut diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang menandatangani kerja sama antara PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). 

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat bidang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nahdliyin. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Demangan, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur pada Kamis (17/2/2022) malam.

Melansir nu.or.id, Menteri BUMN Erick Tohir menyatakan tugasnya dari presiden adalah mengintervensi kesenjangan ekonomi. Apalagi sektor ekonomi sangat terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

"BUMN mendorong pesantren NU hari ini bisa menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi," kata Erick.

Erick menjelaskan bahwa kerja sama ini akan menginisiasi 250 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di sejumlah daerah yang ada di Indonesia untuk membangun Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU). Bank-bank plat merah dipastikan akan mendampingi kerja sama ini. 

Pendampingan ini, jelas Erick, akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari PCNU, seperti pemasaran, perbaikan produk, hingga digitalisasi. 

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan program pemerintah yang siap menyediakan jutaan wirausaha. 

Sebab, jumlah pengusaha Indonesia hari ini baru 3,95 persen. Padahal untuk menjadi negara maju, setidaknya dibutuhkan 4 persen.

Sementara negara-negara maju saat ini sudah memiliki 10 hingga 14 persen. 

Teten menceritakan bahwa ia mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk memperkuat Koperasi Pesantren (Kopontren). 

Hal ini sudah dimulai dengan memperkuat Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey Bandung, Jawa Barat di bidang sayur dan buah.

Sementara di Jawa Timur, pihaknya sudah memperkuat Pesantren Nurul Jadid Probolinggo dan Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

"Kita harus membangun ekonomi pesantren. Kami siap membantu untuk memperkuat pesantren," katanya.*

Source : nu.or.id

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pemulihan Ekonomi, PBNU Kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Kemenkop UKM

Trending Now

Iklan