RK Inginkan Kepulauan Riau Raih Manfaat Kebijakan PI 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas

KILASINFO.ID
25 Februari, 2022 | 3:34 PM WIB Last Updated 2022-02-25T08:34:34Z



Ridwan Kamil bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Foto : Humas Jabar

BANDUNG, KILASINFO.id - Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menginginkan Kepulauan Riau sukses mendapatkan manfaat dari kebijakan PI 10 persen pengeolaan hulu migas daerah.

Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi migas yang besar karena ada beberapa blok migas yang dikelola di sana.  

"Saya ingin Kepulauan Riau sukses (mendapatkan manfaat dari kebijakan PI 10 persen pengeolaan hulu migas daerah). Kita lagi mengawal provinsi yang lain juga karena itu hak kita di daerah," kata Ridwan Kamil, saat menerima Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kemarin (24/2/2022), dikutif jabarprov.go.id.

Melansir jabarprov.go.id, pertemuan tersebut membicarakan mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor migas. 

 “Salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah,” katanya.

 Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ingin agar Kepulauan Riau bisa merasakan manfaat yang sama dari  PI 10 persen pengelolaan hulu migas. 

Ridwan Kamil mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat bagi daerah dengan PI 10 persen pengeolaan hulu migas ini. Contohnya, Pemda Provinsi Jabar mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). 

 DBH ini bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Misalnya, 0,5 persen dari DBH dapat digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hulu migas. 

 "Karena kami memang berhasil duluan.  Saya menugaskan PT Migas Hulu Jabar (BUMD) mendampingi daerah-daerah yang butuh asistensi," jelasnya.

 Ridwan Kamil pun berpesan kepada Kepulauan Riau untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan PI 10 persen karena beberapa kontraktor seringkali tidak terbuka terhadap data lifting migas. 

 "Kontraktor cenderung tak mau bagi-bagi rezeki. Karena 10 persen itu kan lumayan, kita harus lebih cerewet dan lebih pro aktif dengan berbagai intonasi bahasa dan sebagainya," ujarnya.*

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • RK Inginkan Kepulauan Riau Raih Manfaat Kebijakan PI 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas

Trending Now

Iklan