Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Pertegas Ampres

KILASINFO.ID
10 Februari, 2022 | 12:46 PM WIB Last Updated 2022-02-10T06:36:10Z

Foto : Istimewa

BOGOR,KILASINFO.id - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

Hal tersebut disampaikan Sugeng Hariyono saat membuka lokakarya persiapan advokasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PPT-KESPRO), yang merupakan program kerja sama pemerintah Republik Indonesia (RI) - United Nations Population Fund (UNFPA) Siklus-10 (2021-2025) secara hybrid di Royal Hotel Bogor, Jawa Barat, pada Senin 7 Februari 2022 lalu.

“Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2020-2024,” kata Sugeng dalam siaran Pers Puspen Kemendagri, Kamis (10/2/202).

“Dan ini, sambung Sugeng, sebagaimana yang telah di amanat Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” jelasnya.

Saat ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus ke-10 memiliki ruang lingkup dalam program kesehatan seksual dan reproduksi dengan output kesehatan reproduksi terintegrasi dan fokus area kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau sexual reproductive health and family planning.

Sugeng menambahkan, pada 2021 Ditjen Bina Bangda sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan upaya advokasi dan pembangunan kemitraan dalam mendukung perencanaan terpadu, penganggaran, dan pemantauan program kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. 

Adapun komponen utamanya meliputi kesehatan ibu, keluarga berencana, HIV, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya. “Terdapat lima daerah terpilih dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Serang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lombok Timur. 

Upaya advokasi ini, Menurut Sugeng, menjadi kunci dalam upaya perluasan untuk memastikan Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Sebagai bentuk prioritas program tercermin dengan dicantumkannya integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan disusunnya RAD (Rencana Aksi Daerah) hingga rencana pembiayaan, serta diterbitkannya regulasi yang mendukung pelaksanaan dan pembiayaan integrasi program dan kesehatan tersebut,” bebernya.

Kemudian, materi kesehatan reproduksi terintegrasi diharapkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum orientasi dan pelatihan untuk bupati/wali kota terpilih, khususnya mengenai aspek pembiayaan, kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan.

“Untuk itu, melalui lokakarya ini diharapkan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kurikulum orientasi dan pelatihan (future leadership) bagi kepala daerah terpilih dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus-10 tentang PPT-KESPRO di tingkat kabupaten,” tegasnya. 

Selain itu, pemahaman pedoman untuk lokakarya PPT-KESPRO di tingkat kabupaten dapat difinalkan. Berikut perumusan rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya tim atau kelompok kerja kabupaten piloting juga perlu dimatangkan. 

“Ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi pemodelan program kesehatan reproduksi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di lima kabupaten tersebut, yang sesuai rencana dapat terlaksana pada tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV Zanariah menambahkan, bahwa PPT-KESPRO dalam upaya menurunkan angka kematian ibu merupakan suatu perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu di kabupaten/kota. 

Adapun pelaksananya yaitu tim perencana dan penganggaran yang terdiri dari stakeholder terkait (multisektor) yang bekerja secara terintegrasi. 

“Penguatan komponen advokasi untuk keterlibatan pimpinan atau Future Leadership akan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2022 mendatang. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antara tim pusat dan tim daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan target yang akan dicapai,” katanya. **

Sumber :Pupen Kemendagri

Ade Daryadi

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Pertegas Ampres

Trending Now

Iklan