'Jaksa Gadungan' Marak, Ini Upaya Kejari Edukasi Masyarakat

KILASINFO.ID
25 Maret, 2022 | 9:05 PM WIB Last Updated 2022-03-25T14:05:50Z

Talkshow "JAKSA MENYAPA" di Radio Citra Lestari (RCL) Pemerintah kabupaten Sukabumi, Jumat (25/3/2022), | istimewa

SUKABUMI, KILASINFO.id - Maraknya penipuan yang dilakukan oleh "Jaksa gadungan" hingga merugikan masyarakat  mencoreng lembaga Kejaksaan Negeri (Kejari).

Kasi Intelejen Kejari Kabupaten Sukabumi, Aditiya Sulaeman,S.H, menyebut seharusnya masyarakat bisa melihat perbedaan yang sangat jelas antara jaksa asli dan jaksa gadungan. 

"Bisa dibedakan seperti seragam yang digunakan, cara bicara, surat perintah tugas dan hal lainnya yang harus diperhatikan," kata Aditya saat talkshow "JAKSA MENYAPA" langsung di Radio Citra Lestari (RCL) Pemerintah kabupaten Sukabumi, Jumat (25/3/2022), dikutif Sukabumikab.go.id.

Menurut Aditya, Seragam jaksa gadungan sendiri biasanya sangat berbeda dengan jaksa asli karena kalau jaksa asli itu memiliki tanda kewenangan jaksa di seragamnya.

"Ada banyak modus yang dilakukan oleh jaksa gadungan untuk menipu para korban, antara lain seolah olah membantu keluarga korban yang memiliki masalah di kejaksaan atau mempermudah regulasi mengenai tindakan pidana/perdata dan lain-lain," papar Aditya.

"Saya sampailan kepada masyarakat untuk melaporkan jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh jaksa gadungan, dengan menghubungi nomor layanan pengaduan di 0817-921-4444," sebutnya. 

Terkadang harus diakui, karena stigma masyarakat mengenai jaksa adalah 'penuntut' maka banyak orang yang memanfaatkan situasi itu untuk menyamar sebagai 'jaksa' guna menipu dengan memintai uang kepada masyarakat.

Hal yang sama disampaikan Kasubsi Ekonomi, Keuangan, Keamanan dan Pembangunan Strategis (EKPPS) Mulkan Balya,S.H. Edukasi tersebut terkait maraknya penipuan yang dilakukan oleh "Jaksa gadungan" yang membuat  masyarakat mengalami kerugian.

Jaksa sebagai aparatur sipil negara memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia dan tugas jaksa lainnya sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

""Karena itu, masyarakat seharusnya jangan takut sama kami, karena kita juga memiliki tugas melindungi dan memberikan keadilan untuk masyarakat," jelasnya.***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • 'Jaksa Gadungan' Marak, Ini Upaya Kejari Edukasi Masyarakat

Trending Now

Iklan