Presiden : Dibutuhkan Langkah Progresif atasi Kurangnya Hakim Ad Hoc Tipikor MA dan TUN Perkara Pajak

KILASINFO.ID
09 Maret, 2022 | 3:33 PM WIB Last Updated 2022-03-09T08:33:30Z

Presiden Joko widodo. (Screenshoot siaran Antara)

JAKARTA, KILASINFO.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran komisi yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting untuk memperkuat negara dalam melakukan reformasi sistem dalam penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya.

Sebagai lembaga penyeimbang komisi Yudisial, harus mampu melakukan fungsi pengawasan ekternal yang indefendent. Sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan laporan tahunan komisi Yudisial tahun 2021 secara virtual dari istana negara Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Presiden menegaskan komisi Yudisial memastikan agar setiap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keukuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin, agar kehormatan dan kewibawaan institusi peradilan selalu terjaga.

Menurutnya, Komisi Yudisial harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim hakim ad hoc MA, dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, lalu memiliki rekan jejak terpuji serta berkomitmen tinggi untuk memerangi korupsi.

“Saat ini dibutuhkan langkah –langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak sangat krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara dari sektor pajak,” ungkap Pressiden yang disiarkan Antara, Rabu (9/3/2022).

Presiden mengapresiasi terbentuknya tim penghubung yang menjembatani komunikasi antar komisi yudisial dan mahkamah agung, khusunya mencari solusi jika terdapat perbendaan pendapat, termasuk pemeriksaan bersama atas laporan dari masyarakat dan pencari keadilan.*

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Presiden : Dibutuhkan Langkah Progresif atasi Kurangnya Hakim Ad Hoc Tipikor MA dan TUN Perkara Pajak

Trending Now

Iklan