Sekda : 8 Area Yang Dinilai Program MPC KPK RI, salah satunya Tata kelola Keuangan Desa

KILASINFO.ID
10 Maret, 2022 | 11:42 AM WIB Last Updated 2022-03-10T04:42:14Z

Rakor dihadiri Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Kasatgas KPK Wilayah II Jawa Barat, Perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat serta Auditor Kementrian Dalam Negeri RI, diikuti oleh 13 Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Barat.

SUKABUMI, KILASINFO.id  - Sekretaris daera (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memastikan bahwa sediktinya ada 8 area yang dinilai dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2022. Salah satunya, tata kelola keuangan desa.

Hal itu disampaikan Sekda usai mengikuti rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah se-Jawa Barat di aula timur Gedung Sate Bandung, pada Rabu 9 Maret 2022 kemarin.

"Ada 8 Area yang dinilai di Program MCP tersebut yakni perencanaan dan penganggaran, Pengadaan barjas, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pajak Daerah, Manajemen aset, Tata kelola keuangan desa" ungkap Ade.

Menurut Ade, MPC sendiri merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

“Ada perubahan dalam penilaiannya, baik itu indikator maupun sub indikator antara tahun 2021 dan tahun 2022,” jelasnya.

Ade bersyukur saat ini Kabupaten Sukabumi berada pada peringkat 12 se Provinsi Jabar dengan nilai capaian diangka 82 persen.

Diketahui Rapat koordinasi itu merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Sekda : 8 Area Yang Dinilai Program MPC KPK RI, salah satunya Tata kelola Keuangan Desa

Trending Now

Iklan