Kemendagri Dukung Kebijakan Pendanaan Gaji PPPK di Daerah

KILASINFO.ID
10 April, 2022 | 5:21 PM WIB Last Updated 2022-04-10T10:21:33Z

Dukungan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni. |Foto : Suspen Kemendagri

JAKARTA, KILASINFO - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan bahwa Kemendagri berkomitmen mendukung kebijakan penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dukungan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Regulasi ini mengatur penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022," kata Fatoni, saat menggelar Webinar Series Keuda Update ke-13 bertajuk Kebijakan dukungan pendanaan Gaji PPPK di daerah, baru baru in.

"Penganggaran tersebut, sambung Fatoni, termasuk juga pemenuhan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian," jelasnya. 

Fatoni menegaskan, pihaknya akan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemda. Sebab, kebijakan ini penting dijalankan oleh pemda, sehingga gaji bagi pegawai PPPK perlu dianggarkan.

"Kemendagri juga telah memberikan penegasan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja ASN baik PNS dan PPPK berdasarkan formasi yang ditetapkan menteri urusan bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan perundangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar Dana Alokasi Umum (DAU)," tambah Fatoni.

Kemudian, kebijakan formasi PPPK melalui penetapan menteri yang melaksanakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan PPPK pada tahun 2021. 

"Hal ini dilakukan melalui pendanaan yang sudah diperhitungkan dalam DAU Tahun Anggaran 2021 melalui komponen Alokasi Dasar (AD)," katanya. 

Penganggaran formasi pengangkatan PPPK merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25 persen dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sesuai Pasal 11 Ayat (21) UU no 9/2020 tentang APBN TA 2021. Jadi penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

"Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK yang belum direalisasikan dan/atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK pemerintah daerah pada tahun 2021, digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi PPPK," jelasnya.***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kemendagri Dukung Kebijakan Pendanaan Gaji PPPK di Daerah

Trending Now

Iklan