Notaris Diperiksa Kejagung, Terkait Kasus Korupsi TWP AD Tahun 2012-2014

KILASINFO.ID
11 April, 2022 | 2:24 PM WIB Last Updated 2022-04-11T08:35:24Z

“... diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Kejaksaan Agung RI. |Foto: : iNews.id 

JAKARTA, KILASINFO - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dana 

tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Senin (4/4/2022) Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung memeriksa 1 (satu) orang saksi terkait dugaan kasus korupsi tersebut.

"Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana TWP AD tahun 2012 sampai dengan tahun 2014)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, dikutif Kilasinfo, (11/4/2022).

Adapun 1 (satu) saksi yang diperiksa yakni, berinisial MO selaku notaries.

MO, diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (twp ad) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tapi dalam keterangan tersebut, Ketut tidak menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, melansir mcwnews.com, Kolonel CZI (purn) CW AHT yang merupakan mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) ditahan, Selasa (29/3/2022) setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022 di Ruang Tahanan Puspomad berdasarkan keputusan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Perbuatan tersangka diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 8 jo. 

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, Kolonel CZI (purn) CW AHT berperan menunjuk tersangka lain berinisial KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg Jawa Barat dan Gandus Palembang.

Juga menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg, serta diduga telah menerima aliran uang dari tersangka KGS MMS.

"Adapun estimasi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp59 miliar," jelasnya. ***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Notaris Diperiksa Kejagung, Terkait Kasus Korupsi TWP AD Tahun 2012-2014

Trending Now

Iklan