BPK RI : Ada Temuan Baru Maupun Berulang di LHP LKPD Jabar

KILASINFO.ID
25 Mei, 2022 | 3:14 PM WIB Last Updated 2022-05-25T08:14:03Z

 “Ada temuan-temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada Pemda Prov agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada Pemda Prov untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan”

 

Pemda Provinsi Jawa Barat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas kalinya secara beruntun atas LKPD TA 2021 dari BPK RI.|Foto: Humas Jabar


BANDUNG, KILASINFO – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Arif Agus mengemukakan bahwa pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2021 ada beberapa temuan, baik temuan baru maupun temuan yang berulang.

Untuk itu, BPK meminta agar Pemda Provinsi Jabar dapat memperbaiki dan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK.

Arif juga mengatakan, data BPK Perwakilan Jabar menyebutkan bahwa tindak lanjut rekomendasi oleh Pemda Provinsi Jabar masih ada di kisaran angka 62 persen, sehingga perlu ditingkatkan lagi mengingat target BPK adalah 85 persen.

“Ada temuan-temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada Pemda Prov agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada Pemda Prov untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan,” papar Arif, seperti dikutip dari laman resmi jabarprov.go.id, Rabu (25/5/2022).

Menurut Arif, tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masih di bawah 70 persen. “Masih perlu ditingkatkan lagi. Target kami sih minimal 85 persen bisa tercapai,” katanya.

Beberapa permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Pemda Provinsi Jabar, masih kata Arif, antara lain pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, keterlambatan enam pekerjaan belanja modal, serta penatausahaan aset yang belum memadai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum selaku Plh Gubernur Jawa Barat mengatakan meski telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas kalinya, Pihaknya akan tetap ngabret dalam menyelesaikan rekomendasi yang diajukan oleh BPK.

“Alhamdulillah, kita dapat WTP untuk yang kesebelas kali dari tahun 2010. Kalau masalah tuntutan ganti rugi (TGR) dan rekomendasi BPK untuk Jabar terdiri dari TGR lama dan TGR baru,” kata Uu, saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jabar TA. 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (24/5/2022), dikutip dari laman jabarprov.go.id.

Adapun masalah TGR atau rekomendasi yang belum terselesaikan, masih kata Uu, memang ini bukan TGR yang baru, tapi TGR yang sudah lama. “Ini pun sedang kami selesaikan, apalagi sekarang kita ini ngabret dalam menyelesaikan TGR,” katanya.

Uu menuturkan, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Ia juga berharap tindak lanjut dari rekomendasi BPK dapat diselesaikan mencapai target, yakni 85 persen.

“Kami tidak akan mengabaikan apa yang menjadi temuan BPK, dan akan dilaksanakan (ditindaklanjuti) sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Insyaallah, tahun depan sesuai dengan harapan dari BPK, minimal 85 persen TGR sudah selesai,” katanya.*

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • BPK RI : Ada Temuan Baru Maupun Berulang di LHP LKPD Jabar

Trending Now

Iklan