Kejagung Setujui Dua Perkara Dihentikan Melalui Restorative Justice

12 Mei, 2022 | 6:01 PM WIB Last Updated 2022-05-12T11:11:25Z

"Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,"

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana.|Foto: kejaksaan.go.id

JAKARTA, KILASINFO - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

"Dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yakni, tersangka ZULKIFLI BIN (ALM) TALIB dan Tersangka DERRY OKVIANTO BIN SUPRIYONO. Keduanya dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan," kata Fadil dalam siaran persnya, Rabu (11/5/2022).

Menurut Fadil, tersangka ZULKIFLI BIN (ALM) TALIB ini disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian, tersangka DERRY OKVIANTO BIN SUPRIYONO disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;" jelas Fadil. 

Menurut Fadil, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

"Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;" ungkapnya. 

Ditambahkan Fadil, proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

"Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar," jelasnya. 

Pertimbangan sosiologis; masyarakat merespon positif; Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum," tutupnya.***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kejagung Setujui Dua Perkara Dihentikan Melalui Restorative Justice

Trending Now

Iklan