Paripurna DPRD, Bupati Pastikan Raperda Retribusi PBG Mengatur Sanksi Administrasi Pelanggaran dan Kesesuaian RDT

KILASINFO.ID
19 Mei, 2022 | 10:08 AM WIB Last Updated 2022-05-19T03:17:36Z

 "Untuk penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung (Simbg) dan OSS (Online System Submission) yang bisa diakses dimanapun dan setiap prosesnya memiliki waktu standar penyelesaian, sehingga akan lebih efisien serta meminimalisir alur administrasi,"

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara.|Foto: Istimewa

 

SUKABUMI, KILASINFO - Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami memastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) mengatur sanksi administratif terhadap orang atau badan yang melanggarnya dan mengatur pula penertiban terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana detail tata-ruang (RDTR).

 

Hal itu disampaikan Bupati saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing pada rapat Paripurna DPRD, Palabuhanratu, Selasa (17/5/2022) .

 

"Untuk penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung (Simbg) dan OSS (Online System Submission) yang bisa diakses dimanapun dan setiap prosesnya memiliki waktu standar penyelesaian, sehingga akan lebih efisien serta meminimalisir alur administrasi," Jelasnya.

 

Sedangkan mengenai Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, Bupati menyampaikan bahwa kewaspadaan terhadap keberadaan tenaga kerja asing dilakukan dengan diadakannya monitoring ke perusahaan pengguna tenaga kerja asing oleh Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dengan tujuan memastikan jumlah tenaga kerja asing yang ada di lapangan dengan data yang ada di Disnakertrans sesuai dengan yang dilaporkan oleh perusahaan.

 

"Salah-satu tujuan dengan dibentuknya Raperda ini diharapkan pengawasan pemkab Sukabumi terhadap keberadaan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten Sukabumi menjadi efektif dan efisien," terangnya.***

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Paripurna DPRD, Bupati Pastikan Raperda Retribusi PBG Mengatur Sanksi Administrasi Pelanggaran dan Kesesuaian RDT

Trending Now

Iklan