Diawasi Ketat Tim Gabungan, Program Minyak Goreng Curah Rakyat

KILASINFO.ID
06 Juni, 2022 | 2:14 PM WIB Last Updated 2022-06-06T07:14:38Z

Tim gabungan pengawasan produksi dan distribusi minyak goreng curah.|Foto:Kemenperin/PR 

Tim gabungan terdiri atas perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NASIONAL KILASINFO – Pengawasan terhadap Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui data dan informasi dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) semakin diperketat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika saat menghadiri konferensi pers secara virtual di Jakarta, Minggu.

"Pengawasan dilaksanakan oleh tim gabungan yang dibentuk dan ditetapkan menteri," kata Putu, dikutip dari Antara.

Tim gabungan terdiri atas perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut Putu, SIMIRAH menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan distribusi minyak goreng curah dalam rangka mendukung Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

“SIMIRAH berfungsi sebagai platform digital pelaku usaha dalam melaksanakan Program MGCR. Sistem tersebut juga terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),” jelasnya.

Pada Program MGCR, masih kata Putu, tata kelola produksi dan distribusi minyak goreng curah melalui SIMIRAH dimulai dari produsen crude palm oil (CPO) dan atau refined bleached deodorized palm oil (RBDPO).

Kemudian, masih di Antara, produsen minyak goreng, distributor 1 (D1), distributor 2 (D2), pengecer, dan konsumen yakni masyarakat serta usaha mikro kecil menengah.

Dalam hal ini, produsen dapat melakukan ekspor CPO setelah realisasi domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sebesar yang telah ditetapkan dikali volume DMO.

Produsen juga berkewajiban menyerahkan CPO sesuai volume DMO dan harga DPO.

Adapun eksportir CPO dan minyak goreng sawit mendapatkan hak ekspor melalui kerja sama dengan produsen CPO dan atau produsen minyak goreng atau dari hak ekspor yang dialihkan berdasarkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022.

Pada tingkat konsumen, Putu menyampaikan bahwa konsumen membeli maksimal dua liter per hari dengan input nomor induk kependudukan (NIK) dengan diawasi pemerintah daerah-pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan satgas pangan daerah.*

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Diawasi Ketat Tim Gabungan, Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Trending Now

Iklan