 |
| Foto: Dok. (Awaludin) Kegiatan dipimpin langsung Ketua Tim PKH Kecamatan Ciawi, Cepi Setiawan. Di hadapan warga, ia menekankan peran pendamping bukan sekadar formalitas administratif |
KILAS INFO | BOGOR - Di tengah persoalan kronis akurasi data kemiskinan, Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menggelar sosialisasi dan edukasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital.
Agenda yang dikemas sebagai perkenalan pendamping itu sekaligus menegaskan kembali posisi mereka sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan. Klaimnya: mengawal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak lagi salah sasaran.
Kegiatan dipimpin langsung Ketua Tim PKH Kecamatan Ciawi, Cepi Setiawan. Di hadapan warga, ia menekankan peran pendamping bukan sekadar formalitas administratif.
" Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan sekadar mendampingi, melainkan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan warga," katanya, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran bantuan yang selama ini dikeluhkan.
" Digitalisasi Perlinsos ini menjadi langkah penting agar bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," sambungnya.
Dalam skema baru tersebut, setiap KPM dituntut tidak lagi pasif. Warga diwajibkan memahami haknya dan secara mandiri memantau serta mengelola status kesejahteraannya melalui sistem yang disediakan pemerintah.
Cepi memastikan, pendamping akan mengawal proses teknis yang kerap menjadi batu sandungan bagi warga miskin, mulai dari pemutakhiran hingga sanggahan data.
" Para pendamping siap mendampingi warga dalam memutakhirkan data, memverifikasi informasi, hingga memahami alur pengajuan maupun sanggahan secara daring agar tidak ada warga yang berhak tertinggal," tuturnya.
Di lokasi, peserta dibimbing praktik langsung mengakses platform digital Perlinsos, mulai dari verifikasi data kependudukan hingga mekanisme pelaporan perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Digitalisasi menjanjikan transparansi. Namun tantangannya tetap sama: literasi digital dan akses internet di level KPM paling bawah.
" Diharapkan, pemahaman menyeluruh terhadap sistem ini dapat meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat sekaligus memastikan program perlindungan sosial pemerintah dirasakan oleh seluruh warga yang membutuhkan," harapnya.
Reporter: Awaludin
