 |
| Foto: Dok. (Awaludin AI IN) Desakan keras itu dilontarkan kuasa hukum pemilik lahan Jana Raharja, Iko Bambang Sukmara, S.H. Ia menyebut, penerbitan hak atas tanah di lokasi tersebut penuh kejanggalan sejak awal |
KILAS INFO | BOGOR - Penggeledahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus program PTSL dinilai harus menjadi pintu masuk membongkar total dugaan maladministrasi sengketa lahan seluas 7.218 meter persegi di Desa Pancawati, Caringin.
Desakan keras itu dilontarkan kuasa hukum pemilik lahan Jana Raharja, Iko Bambang Sukmara, S.H. Ia menyebut, penerbitan hak atas tanah di lokasi tersebut penuh kejanggalan sejak awal.
Iko membeberkan indikasi kejanggalan mulai dari dugaan pencatutan identitas, data blok bidang yang tidak sinkron, hingga munculnya sertifikat atas nama warga yang justru menyangkal pernah mengurus tanah tersebut.
Dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2026), Iko mengungkapkan fakta krusial terkait pemegang sertifikat yang tercantum:
" Jamaludin secara tertulis telah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan PRONA 2016 dan tidak pernah menguasai tanah yang kemudian tercantum dalam SHM No. 00965/NIB 00858 seluas ±7.218 m². Ia juga menyatakan bahwa tanah tersebut sejak awal dikuasai dan digarap oleh Jana Raharja," terang Iko.
Menurutnya, kliennya sudah menempuh mekanisme administratif yang tersedia.
" Kami telah mengajukan permohonan pembatalan SHM kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor," ujarnya.
Iko menegaskan, kasus ini tidak bisa dianggap sekadar sengketa perdata biasa antara warga. Aksi penggeledahan Polda Metro Jaya harus dimaknai sebagai momentum untuk mengaudit total proses lahirnya sertifikat bermasalah itu.
Persoalan utama, lanjut dia, bukan soal siapa yang memegang sertifikat hari ini, melainkan cacat prosedur yang menyertai proses penerbitannya sejak awal.
" Pertanyaannya sederhana; Siapa yang mengajukan? Siapa yang menyerahkan dokumen? Siapa yang menggunakan identitas?
Apa isi warkahnya? Dan apakah subjek serta objek dalam sertifikat benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?," ungkap Iko penuh tanya.
Ia meluruskan, pihaknya tidak serta-merta menyamakan kasus Pancawati dengan kasus PTSL yang tengah diusut Polda Metro Jaya. Namun, irisan pola dugaan penyimpangan dokumen, subjek, objek, hingga prosedur menjadi alasan kuat untuk diperiksa menyeluruh.
" Kami tidak mengatakan perkara Pancawati sama dengan perkara PTSL yang sedang ditangani Polda Metro Jaya," imbuhnya.
Untuk itu, Iko mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bersikap transparan dengan membuka warkah atau dokumen alas hak penerbitan SHM tersebut dan menarik pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat.
" Menyangkut perkara klien kami ini warkahnya harus dibuka.
Proses penerbitan harus diperiksa.
Pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan, jika ada temuan pidana dalam pembukaan warkah, maka harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
" Jika kemudian ditemukan unsur pidana, maka harus di proses secara hukum, Karena sertifikat bukanlah akhir dari pertanyaan hukum. Justru yang paling penting adalah membongkar bagaimana sertifikat itu bisa lahir," tandasnya.
Reporter: Awaludin
