 |
| Foto: Dok. (Arief Tito/KI) Menurut Didik, persoalannya melampaui sosok Gibran Rakabuming Raka. Ia melihat ada pola kekuasaan informal yang tetap bekerja di luar sistem formal pemerintahan |
KILAS INFO| JAKARTA - Sidang Mahkamah Konstitusi terkait status Gibran Rakabuming Raka dinilai membuka kembali persoalan personalisasi kekuasaan di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyebut dinamika itu sebagai cermin bekerjanya politik bayangan atau shadow politics peninggalan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Didik, persoalannya melampaui sosok Gibran Rakabuming Raka. Ia melihat ada pola kekuasaan informal yang tetap bekerja di luar sistem formal pemerintahan.
"Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini. Kita cendekiawan perlu membuat analisa tentang perilaku politik Jokowi di dalam sistem politik," kata Didik, Selasa (7/10).
Didik menilai demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami pelemahan. Institusi dan aturan main, kata dia, telah dipengaruhi oleh kepentingan politik personal.
"Selama lima tahun terakhir demokrasi dilemahkan dengan merusak institusi-institusi demokrasi. Tidak hanya manipulasi konstitusi dalam hal umum capres/cawapres, upaya untuk mengubah konstitusi menjadi 3 periode juga pernah dilakukan secara masif, tetapi gagal karena Ketua Umum partai berkuasa Megawati menghalanginya," ujarnya.
Dualisme Kekuasaan
Ia mendefinisikan shadow politics sebagai kekuasaan informal yang beroperasi melalui jejaring dan loyalitas figur-figur terhadap penguasa sebelumnya, di luar struktur resmi kabinet.
"Sebelum reshuffle pergantian menteri, PMK, Kapolri, Badan Komunikasi dan lainnya, Jokowi dalam dua tahun ini memainkan 'shadow politics' sebagai kelanjutan kekuasaannya setelah gagal mencoba mengubah konstitusi 3 periode," kata Didik.
Praktik itu, menurutnya, menciptakan dualisme kekuasaan.
"Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktek shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar," ujarnya.
Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle menteri sebagai momentum untuk memutus pengaruh tersebut.
"Jadi sudah benar presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi," katanya.
Peringatan Personalisasi Kekuasaan
Inti persoalan, kata Didik, adalah personalisasi politik - ketika pengaruh individu melampaui batas institusi.
"Apa yang dilakukan Jokowi? Personalisasi politik. Dengan pengaruh pribadinya sebagai mantan penguasa yang berada di luar kekuasaan tetap bisa cawe-cawe dan berpengaruh terhadap sistem formal. Ini membahayakan masa depan demokrasi Indonesia," ujarnya.
Ia mengingatkan praktik ini berpotensi menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh kekuatan civil society.
"Praktek seperti ini bisa menjadi preseden, karena itu civil society, kaum intelektual, mahasiswa harus mencegah agar presiden berikutnya tidak meniru perilaku seperti ini. Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat," kata Didik.
Didik juga menyoroti putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi Gibran sebagai cawapres. Ia menyebutnya sebagai gejala democratic backsliding.
"Perubahan klausul undang-undang dasar batas usia capres/cawapres melalui putusan MK untuk meloloskan Gibran adalah contoh nyata dari democratic backsliding. Ketika hukum atau konstitusi dapat disesuaikan demi kepentingan politik jangka pendek, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik akan merosot, membuat sistem menjadi rapuh," ujarnya.
Ia menegaskan, berakhirnya dualisme kekuasaan pasca-reshuffle harus menjadi momentum perbaikan.
"Dengan praktek shadow politics seperti itu demokrasi Indonesia akan menjadi compang-camping. Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat," pungkasnya.
Arkam
