 |
| Foto: Dok. (Biro Humas Kemenaker) Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan tersebut menuntut birokrasi beradaptasi agar pelayanan publik tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha (Gambar istimewa) |
KILAS INFO | JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas integrasi data dengan sejumlah instansi pemerintah untuk membangun sistem informasi pasar kerja yang lebih terpadu. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Penguatan integrasi data dilakukan di tengah perubahan pola dan kebutuhan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, serta transformasi teknologi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan tersebut menuntut birokrasi beradaptasi agar pelayanan publik tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebi h adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8/2026).
Menurut Anwar, arah pengembangan layanan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029. Konsep tersebut menempatkan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika seseorang memasuki dunia kerja.
Dalam pengembangan layanan digital, Kemnaker menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Platform ini menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, dan sejumlah layanan ketenagakerjaan dalam satu ekosistem digital.
Anwar mengatakan SIAPkerja juga dikembangkan untuk menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja. Data tersebut menjadi bagian dari upaya Kemnaker membangun basis informasi ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi.
"SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas," katanya.
Dalam perkembangannya, SIAPkerja telah terhubung dengan sejumlah instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Data yang terhimpun melalui integrasi tersebut diarahkan menjadi fondasi Big Data Pasar Kerja. Basis data itu digunakan untuk mendukung pencocokan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan (job matching), menyediakan informasi pasar kerja, serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data atau evidence-based policy.
Selain membangun integrasi data, Kemnaker juga bekerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility. Kerja sama tersebut mencakup penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia.
Anwar menyebut transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, mengintegrasikan layanan lintas unit, mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.
"Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan," tutupnya.
Awal KI
