 |
| Foto: Dok. (Awaludin) Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, S.ST., dalam podcast SoraBogor episode #16 mencoba menjelaskan duduk perkara desil. Dari penjelasannya, terungkap sejumlah celah antara sistem pemeringkatan data dan implementasinya di lapangan |
KILAS INFO | BOGOR - Istilah desil mendadak viral di Kabupaten Bogor. Di balik viralitas itu ada persoalan serius: peringkat kesejahteraan warga yang menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial, namun belum sepenuhnya dipahami publik.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, S.ST., dalam podcast SoraBogor episode #16 mencoba menjelaskan duduk perkara desil. Dari penjelasannya, terungkap sejumlah celah antara sistem pemeringkatan data dan implementasinya di lapangan.
Apa Itu Desil?
Desil bukan label miskin atau kaya secara absolut. Desil adalah metode pembagian 10 kelompok peringkat kesejahteraan penduduk, dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, hingga desil 10 tertinggi.
Posisinya bersifat relatif. Artinya, seseorang bisa bergeser desil bukan hanya karena kondisi ekonominya berubah, tetapi juga karena perubahan kondisi ekonomi orang lain atau perubahan metode pendataan.
Bambang menegaskan, penentuan desil tidak berdasarkan satu variabel. Indikator yang digunakan meliputi kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, sumber penghasilan, jumlah tanggungan, dan indikator kesejahteraan lainnya. Data dikumpulkan, diverifikasi, kemudian dihitung dengan metode terstandar.
Kenapa Jadi Viral? Karena Menentukan Nasib Bansos
Desil menjadi sensitif karena berkaitan langsung dengan hak atas bantuan sosial. Posisi desil menjadi filter utama penerima manfaat.
Konsekuensinya, ketidakakuratan satu data saja dapat menggeser peringkat dan memutus akses warga terhadap bansos. Di titik inilah kejujuran data yang digaungkan BPS menjadi krusial, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya sistem jika pendataan tidak akurat.
Data BPS Kabupaten Bogor sendiri menunjukkan persebaran kelompok ekonomi warga masih timpang, yang berimplikasi pada tantangan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Celah Data dan Sensus Ekonomi 2026
BPS mengaitkan keabsahan data desil dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus tersebut disebut akan menjadi salah satu basis pemutakhiran data desil.
Pemutakhiran data diklaim dilakukan berkala dengan mengintegrasikan data lintas instansi. Namun hingga kini, mekanisme pemutakhiran itu belum sepenuhnya transparan bagi warga di tingkat desa.
Bambang mengimbau warga memastikan datanya akurat. Di sisi lain, tanggung jawab pemutakhiran tidak bisa dibebankan sepihak kepada warga. Partisipasi aktif masyarakat harus diimbangi dengan akurasi petugas lapangan dan keterbukaan metodologi dari pemerintah.
Jika Desil Salah, Warga Bisa Sanggah di Mana?
BPS menyebut warga yang keberatan atas perubahan posisi desil berhak mengajukan sanggahan melalui pendamping sosial atau kantor desa/kelurahan.
Namun prosedur sanggah tersebut belum disertai kepastian waktu penyelesaian dan indikator keberhasilan koreksi data. Hal ini yang kerap dikeluhkan warga ketika tiba-tiba namanya hilang dari daftar penerima bansos.
Awaludin
