 |
| Foto: Dok. (AI KI Gambar ilustrasi) Menanggapi isu yang kian liar tersebut, Tokoh Masyarakat Bogor Selatan, Acep Misbah Sudur yang akrab disapa Haji Bono, angkat suara. Ia menegaskan publik menuntut kejelasan dan ketegasan hukum |
KILAS INFO | BOGOR - Kabar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bogor mengguncang Kota Hujan. Isu tersebut menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, meski hingga Jumat (28/8/2026), belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang mengonfirmasi operasi tersebut.
Informasi yang beredar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penelusuran terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Pemkab Bogor. Langkah senyap lembaga antirasuah itu disambut positif publik yang mendesak agar proses penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan tuntas tanpa intervensi.
Menanggapi isu yang kian liar tersebut, Tokoh Masyarakat Bogor Selatan, Acep Misbah Sudur yang akrab disapa Haji Bono, angkat suara. Ia menegaskan publik menuntut kejelasan dan ketegasan hukum.
" Apapun namanya dan bagaimanapun prosesnya, masyarakat sangat mengharapkan kejelasan. Jika memang ada hal yang melanggar hukum, maka harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak peduli siapapun yang terlibat," tegasnya, Jumat (28/8/2026)
Menurut Haji Bono, tidak boleh ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum. Kredibilitas pemerintah dan aparat hukum dipertaruhkan dalam kasus ini.
" Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang dikecualikan. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar berjalan lurus dan adil, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum dapat pulih kembali," sambungnya.
Ia menekankan, seluruh proses hukum harus dibuka secara terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan warga.
" Publik dapat mengikuti dan menilai sendiri bagaimana proses tersebut berjalan, yang bersalah harus bertanggung jawab, dan yang tidak bersalah harus dibuktikan kebenarannya, itulah keadilan yang sesungguhnya," tandas Haji Bono.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu rilis resmi dari pihak berwenang terkait kebenaran isu OTT tersebut.
"' Warga berharap penegakan hukum ini menjadi awal perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, jujur, dan melayani kepentingan rakyat sepenuhnya," katanya.
Awaludin
